Solopos.com, KARANGANYAR – Bupati Karanganyar terpilih
Juliyatmono berkomitmen akan memprioritaskan melaksanakan tugas sehari-hari di
kantor kecamatan dan balai desa/kelurahan secara bergantian. Langkah ini
dilakukan untuk mengubah birokrasi pemerintahan yang ruwet dan berbelit-belit.
Akses pelayanan terhadap masyarakat akan dipermudah dan dipercepat dengan
memangkas birokrasi ruwet. Bahkan, rapat dinas yang diikuti para kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar akan
dilaksanakan di kantor kecamatan maupun balai desa/kelurahan saat mengunjungi
daerah.
“Tak hanya di Colomadu, saya akan turun lapangan di setiap pedesaan. Rapat
dinas juga dilakukan di pedesaan, biar kepala SKPD mengetahui permasalahan di setiap
daerah,” ujar Juliyatmono seusai seminar Gerakan Orang Berzakat Infak dan
Bersedekah(Gozis) bertajuk Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan
BaitulMaal Wat Tamwil(BMT) dan Upaya Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Hotel
River Hill, Tawangmangu, Kamis (3/10/2013).
Setelah dilantik, Yuli-panggilan akrabnya, mengatakan pihaknya tak perlu
membangun kantor baru di tingkat kecamatan maupun pedesaan melainkan
mengoptimalkan ruangan di kantor kecamatan maupun pedesaan untuk melakukan
koordinasi dengan kepala SKPD. Aspirasi maupun keluhan warga akan
langsung dikaji dan dicari problem solving-nya.
Pihaknya segera melaksanakan lima program unggulan yang ditawarkan
masyarakat saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun demikian,
program pendidikan gratis menjadi prioritas utama saat menjalankan roda
pemerintahan di Bumi Intanpari. “Semua program unggulan akan dilaksanakan, tapi
ada skala prioritas seperti pendidikan gratis,” jelasnya.
Menurut Yuli, paradigma pendidikan harus diubah dari semula hanya berorientasi
pada pembangunan sarana dan prasarana menjadi peningkatan mutu dan kualitas
pendidikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan para kepala sekolah untuk
meningkatkan kualitas para tenaga pengajar.
“Kami akan melakukan terobosan agar mendapatkan bantuan anggaran dari
Pemprov Jateng maupun Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Sementara wakil bupati terpilih, Rohadi Widodo menjelaskan pelaksanaan
peningkatan mutu pendidikan dengan menerapkan program pendidikan gratis
berbasis siswa di setiap sekolah. Tentunya, Rencana Anggaran Belanja
Sekolah (RAPBS) menjadi rujukan dalam melaksanakan program pendidikan gratis
berbasis siswa. (Kamis, 3 Oktober 2013 18:40 WIB | Bony Eko Wicaksono)***